TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan sanitasi aman dan layak bagi warga Jakarta lewat pemasangan tangki saptik atau septic tank komunal dalam menanggapi isu masih adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS) oleh sekitar 850 kepala keluarga (KK) di daerah tersebut.
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin melakukan peletakan batu pertama 'Ground Breaking' pembangunan septic tank skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta, 28 Juli 2025. Pemprov Jakarta membangun sistem pembuangan limbah komunal yang terintegrasi teknologi tepat guna biogas di 10 titik permukiman padat penduduk untuk percepatan layanan sanitasi layak bagi seluruh warga ibu kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pemprov DKI melalui kerja lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah hingga pamong setempat mendorong berbagai solusi untuk sanitasi yang akan dan layak karena masih ada ratusan KK yang BABS," ujar Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Lies Dwi di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, dilansir dari Antara, 28 Juli 2025.
Selain membangun septic tank komunal yang menjadi prioritas, solusi yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta lainnya, antara lain membangun fasilitas mandi cuci kakus (MCK) serta intervensi berupa pemasangan septic tank skala rumah tangga.
"Kalau memungkinkan pasang tangki septik di rumah tangga, itu yang kita lakukan. Tapi kalau lahan ada dan bisa bangun MCK komunal, itu jadi prioritas," kata Lies.
Pengertian Septic Tank Komunal
Dilansir dari laman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, septic tank komunal dapat dipahami sebagai septic tank yang digunakan oleh beberapa hunian dalam satu lingkungan. Septic tank komunal merupakan konsep pembangunan yang cocok untuk digunakan dalam lingkungan tinggal dengan jarak yang berdekatan.
Langkah untuk membangun septic tank komunal merupakan alternatif untuk menghindari penggunaan septic tank individu yang dikhawatirkan dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Selain itu, septic tank tersebut efektif untuk mengolah limbah industri kecil atau UMKM yang dijalankan oleh warga sekitar. Dengan membangun septic tank komunal, maka pengolahan limbah dapat berjalan baik sehingga hasil olahan dapat sesuai standar ramah lingkungan sebelum dibuang ke saluran buangan.
Alasan Pemprov DKI Jakarta Bangun Septic Tank Komunal
Menurut Lies, masih terdapat sekitar 850 kepala keluarga (KK) dari sembilan kelurahan di Jakarta yang saat ini tercatat belum mempunyai akses sanitasi yang aman dan layak.
"Ada sembilan kelurahan total, di Jakarta Utara ada empat lokasi, Jakarta Barat dua lokasi, Jakarta Timur dua lokasi dan Jakarta Selatan satu lokasi," ujarnya.
Lies menjelaskan mayoritas kasus BABS terjadi di kawasan padat penduduk dengan lahan yang minim untuk pembangunan fasilitas sanitasi layaknya septic tank komunal.
"Kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang permukiman padat, susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas, baik itu oleh instansi pemerintah atau perorangan," katanya.
Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengatakan penyediaan septic tank komunal dapat menjadi solusi mengatasi aktivitas BABS yang masih dilakukan sebagian warga Jakarta, sehingga mencemari air sungai atau kali.
"Selain tangki septik komunal, kita juga menyiapkan MCK (mandi, cuci dan kakus) komunal. MCK selama ini ada, tapi terkadang tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi black water (air limbah) lagi," kata Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Nelson saat ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 6 Februari 2024.