Strategi PPP Menggerakkan Ekonomi Umat untuk Kembali ke Parlemen

INFO NASIONAL – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan transformasi besar dalam menghadapi Pemilu 2029. Muktamar yang akan berlangsung pada 27-29 September 2025 menjadi momentum penting untuk menentukan arah baru partai berlambang Ka'bah ini.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Muktamar PPP kali ini adalah momentum untuk memperkuat kembali strategi politik PPP. "Kalau saya lihat, PPP itu sebenarnya punya segala-galanya. Punya sumber daya yang tinggal dipanaskan kembali mesinnya," kata Adi seusai menghadiri Diskusi Nasional "Siap Bertransformasi Bersama Generasi Muda" di Cilegon, Banten, pada Kamis, 11 September 2025.

Adi optimistis Muktamar PPP ini akan menghasilkan keputusan yang strategis dan visioner, menjadi bekal yang kuat untuk pertarungan politik di Pemilu 2029. "Saya termasuk yang meyakini Muktamar akhir bulan ini akan mempersiapkan PPP dengan cukup maksimal untuk menghadapi pertarungan politik mendatang," ujarnya.

Salah satu arah transformasi yang ditekankan adalah menjadikan pemberdayaan ekonomi umat sebagai tagline perjuangan PPP. Hal ini sejalan dengan pidato politik Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Mardiono menekankan pentingnya menggerakkan roda ekonomi masyarakat, khususnya di lapisan bawah.

"Seperti yang disampaikan Pak Ketum Mardiono, pemberdayaan ekonomi adalah tren yang akan menjadi tagline perjuangan PPP ke depan," kata Adi. "Ini positioning yang sangat kontekstual. PPP butuh pemimpin sekaligus menjadi partai politik yang mampu menggerakkan roda ekonomi, terutama ekonomi masyarakat kecil."

Menurut Adi, dengan positioning ini, PPP memiliki peluang besar untuk merebut hati pemilih yang menginginkan partai politik yang memberikan kerja nyata dalam membangun kesejahteraan rakyat, bukan sekadar retorika politik.

Adi juga menyoroti tantangan demografis yang akan dihadapi pada Pemilu 2029, di mana sekitar 65 persen pemilih merupakan kelompok usia 17–40 tahun. Untuk itu, PPP dituntut mampu berkomunikasi dengan bahasa politik yang segar dan mudah dipahami generasi muda. "Itu artinya model komunikasi, termasuk kampanye yang dilakukan PPP, harus sesuai dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang. Mereka ingin memahami persoalan politik dengan cara yang lebih sederhana, kreatif, dan relevan dengan kehidupan mereka," ucap Adi.

Transformasi PPP, Adi melanjutkan, tidak hanya soal arah kebijakan, tetapi juga ditentukan oleh figur pemimpin yang akan terpilih melalui Muktamar. Pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok yang visioner, mampu turun langsung ke masyarakat, berdialog, dan menawarkan solusi konkret, terutama dalam bidang ekonomi.

"PPP butuh pemimpin yang tidak hanya piawai di panggung politik, tetapi juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa PPP hadir sebagai penggerak ekonomi umat, memberikan jawaban atas kesulitan ekonomi yang mereka hadapi," kata Adi. (*)