Bappenas Luncurkan Dokumen Pemberdayaan UMKM Hijau

Kementerian PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank (ADB), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Pemerintah Australia meluncurkan Buku Putih 'Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau'.(Dok. Bappenas)

KEMENTERIAN PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank (ADB), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Pemerintah Australia meluncurkan Buku Putih 'Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau' di Jakarta, Selasa (16/9). Dokumen ini memuat analisis situasi, peta jalan, serta rekomendasi penguatan kerangka regulasi, perluasan pembiayaan hijau, pengembangan standar klasifikasi, dan peningkatan kapasitas teknologi UMKM.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan bahwa inisiatif ini penting untuk mempertajam strategi pembangunan UMKM. Ia menyebut ada lima strategi utama yang harus didorong, yakni peningkatan kapasitas SDM, penyusunan peta jalan, adopsi teknologi dan inovasi, penyediaan insentif dan pembiayaan, serta reformasi regulasi.

"Keberhasilan strategi ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan masyarakat," papar Wamen seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (17/9).

Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi adanya tantangan besar yang dihadapi UMKM dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim global dan tuntutan menuju ekonomi rendah karbon. Di saat yang sama, UMKM memiliki peluang besar untuk menjadi aktor utama transisi hijau yang berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional.

Hal itu didukung oleh perubahan preferensi konsumen global, meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan, serta berkembangnya pembiayaan hijau.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan, peluncuran Buku Putih menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi hijau, inklusif, dan rendah karbon.

"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas menegaskan komitmennya untuk memastikan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan agar tidak ada UMKM yang tertinggal dalam transisi hijau," ujarnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menerima Buku Putih dari Bappenas dan menyambut baik peluncuran Buku Putih yang telah disusun Bappenas bersama IESR dan ADB. Buku Putih ini selanjutnya akan menjadi referensi bagi Kementerian UMKM dalam menyusun panduan dan standar pengembangan UMKM hijau di Indonesia.

"Dengan komitmen publik dan swasta yang kuat, inisiatif seperti kredit hijau, perangkat penilaian mandiri, dan jaringan pembina hijau dapat memberdayakan UMKM untuk tumbuh berkelanjutan dan mendorong pembangunan yang inklusif,” ujar Kepala Perwakilan Asian Development Bank di Indonesia Jiro Tominaga.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan praktik hijau di UMKM, seperti efisiensi energi, penghematan air, dan pengelolaan limbah, dapat meningkatkan profitabilitas usaha. Namun, untuk beralih ke teknologi yang rendah emisi seperti pembangkit energi terbarukan, UMKM membutuhkan pendampingan teknis, pengembangan kapasitas, dan akses ke pembiayaan hijau, di tengah tantangan sistem keuangan di Indonesia yang belum ramah terhadap keberagaman UMKM. 

"Baik UMKM maupun lembaga keuangan perlu meningkatkan pemahaman tentang ekonomi hijau dan transisi yang adil, sehingga bisa menilai dan mendukung UMKM hijau secara lebih tepat," ujar Fabby. (Ifa/E-1)