RAPBN 2026: Rancang-bangun fiskal perdana Presiden Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8), menandai arsitektur fiskal pertama yang dirumuskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lebih dari sekadar hitung-hitungan dan pos belanja, RAPBN menjadi kompas yang mengarahkan langkah pembangunan Indonesia ke depan.

Sejatinya, arah kebijakan era pemerintahan baru ini sudah mulai terbaca sejak penyusunan RAPBN 2025. Demi menjaga keberlanjutan, APBN 2025 memuat sejumlah program yang berkesinambungan dari era Joko Widodo (Jokowi) ke era Prabowo.

Dalam pidato kenegaraan perdananya, Presiden Prabowo menekankan agenda penguatan ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Dalam hal ini, APBN diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya APBN yang harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.

Baca juga: Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

Di balik garis besar tersebut, RAPBN 2026 membawa pesan penting bahwa belanja negara tidak lagi sekadar menutup kebutuhan rutin dan program prioritas, melainkan diarahkan untuk menghasilkan daya ungkit ekonomi yang nyata.

Pemerintah ingin setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memacu produktivitas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian bangsa. Karena itu, kebijakan fiskal 2026 disusun tetap ekspansif untuk memberi ruang tumbuh, tetapi juga terarah dan terukur agar disiplin fiskal tetap terjaga.

Sebagai instrumen kebijakan, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi arah perekonomian. APBN dapat berdampak langsung pada permintaan agregat di sektor riil, memengaruhi stabilitas moneter, sekaligus berpengaruh ke neraca pembayaran.

Pada titik inilah RAPBN 2026 diposisikan bukan sekadar perhitungan kas negara, melainkan sebagai arsitektur fiskal yang menentukan seberapa kuat Indonesia bisa berdiri menghadapi tantangan global.

Baca juga: Banggar DPR; Nota Keuangan RAPBN 2026 moderat dan realistis

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.