Ketua MPR Harap Pemerintah dan Masyarakat Bersiaga Hadapi Tsunami Akibat Gempa Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani berharap pemerintah bersiaga atas potensi tsunami di wilayah Indonesia yang terdampak gempa di Rusia. "Kami harap kepada semua aparat, masyarakat bersiap siaga menghadapi kemungkinan terburuk itu," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025.

Pada hari Rabu, 30 Juli 2025, pukul 06:24:50 WIB, gempa tektonik dengan magnitudo sebesar 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis 10 daftar wilayah Indonesia yang berpotensi tsunami karena gempa Rusia. Wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Papua, Maluku Utara, Gorontalo dan sebagian Sulawesi Utara. 

Menurut Muzani jarak antara Indonesia dan Rusia cukup jauh. "Sehingga apa yang akan terjadi di Indonesia tidak bisa diprediksi," tutur politikus Partai Gerindra tersebut. Ia pun meyakini Indonesia telah berpengalaman mengantisipasi sekaligus menangani ancaman tsunami. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, pemerintah di tingkat daerah maupun pusat sedang menyiapkan fasilitas untuk mendirikan posko tanggap darurat. Budi memerintahkan sejumlah lembaga untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi tsunami dan memberi pengumuman resmi agar masyarakat membatasi aktivitas di pantai maupun pelabuhan. 

"Sambil menunggu kondisi yang sudah siap dinyatakan clear, masyarakat diimbau agar menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan BMKG," kata Budi dalam keterangan resmi pada Rabu, 30 Juli 2025.

Menko Polkam mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi potensi tsunami akibat gempa yang terjadi di Rusia. "Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” ujar Mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu. 

Sejumlah lembaga yang diperintahkan oleh Menko Polkam untuk langsung turun tangan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, BMKG hingga Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas). Mereka juga harus menyiapkan personel di lapangan yang siap mengevakuasi.