Kemhan Gandeng BPOM Produksi Obat Sendiri, Demi Obat Gratis Untuk Rakyat

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditemui di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan kementeriannya akan memproduksi obat sendiri. Obat dari Kemhan ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat, salah satunya melalui Koperasi Desa Merah Putih yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

”Jadi obat ini kita tahu sekarang mahal, sekarang kita mau bikin terobosan. Kebetulan Kementerian Kesehatan baru saja mengadakan reformasi struktur,” kata Sjafrie usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Kemenkes dan BPOM di Gedung Kemhan, Jakarta, Selasa (22/7).

“Semua laboratorium farmasi yang ada di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan udara kita konsolidasikan menjadi satu farmasi pertahanan negara yang memproduksi obat dan kita tujukan kepada koperasi-koperasi di desa,” sambungnya.

Hasil produksi obat dari Kemhan itu, lanjut Sjafrie, akan menggandeng Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan uji sebelum diedarkan ke masyarakat. Meski begitu, Sjafrie belum membeberkan jenis obat apa saja yang akan diproduksi.

Ia menilai, dengan bantuan produksi obat oleh TNI, harga obat bisa lebih ditekan. Ia berharap, obat bisa diberikan gratis bagi masyarakat yang memerlukan.

“Dan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyambut baik inisiasi Kemhan untuk produksi obat mandiri itu. Sebab, sebagian besar produksi obat dalam negeri masih bergantung pada luar negeri.

“Kita masih 94 persen impor dari berbagai negara. Khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika. Tentu hal yang sangat krusial itu adalah hubungannya dengan, kita tahu bahwa obat ini bagian dari hal yang sangat penting, kebutuhan masyarakat kita,” terang Ikrar.

Taruna menyebutkan, pihaknya akan melakukan sertifikasi maupun pengawasan dalam proses produksi obat-obatan tersebut.

”TNI memenuhi syarat untuk itu (produksi obat), dengan suatu model seperti manufakturing praktisnya nanti laboratorium-laboratoriumnya dan standar produsennya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat,” jelas dia.