DIREKTUR Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan ratusan warga negara Indonesia yang berada di Nepal sudah dipulangkan secara bertahap. Dia mengatakan sebanyak 134 WNI dalam kondisi baik usai terjadi kerusuhan imbas demonstrasi di Nepal.
"Dapat kami sampaikan tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan Nepal," kata Judha saat ditemui di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Sabtu, 13 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dia berujar sebagian delegasi asal Indonesia terdata ada yang menginap di salah satu hotel yang menjadi sasaran amuk massa. "Tapi pada saat itu kami bisa segera evakuasi ke hotel lain," ucapnya.
Judha mengatakan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, Nepal sejak peristiwa kerusuhan pecah. Langkah pelindungan kemudian langsung diambil terhadap ratusan WNI yang berada di Nepal.
Dia berujar dari 134 WNI itu, sebanyak 78 orang sedang melakukan kunjungan singkat seperti menghadiri konferensi internasional maupun berwisata. Sedangkan 56 WNI lainnya tercatat tinggal menetap di Nepal.
Judha memastikan puluhan WNI yang menetap di Nepal mendapat pelindungan dari pemerintah. Menurut dia, kementeriannya bersama KBRI Dhaka telah menyusun rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya eskalasi kerusuhan di Nepal.
"Dalam konteks kontijensi kami persiapkan berbagai macam skenario jika terjadi eskalasi. Mudah-mudahan situasi di Nepal kembali aman," ucap Judha.
Adapun Nepal sedang menghadapi krisis politik setelah demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh generasi Z (Gen Z) memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri. Unjuk rasa yang awalnya damai pada Senin, 8 September 2025, meletus menjadi kerusuhan di Kathmandu, Pokhara, hingga Itahari.
Sehari kemudian, Oli menyerah pada tekanan publik. “Saya mengundurkan diri segera,” kata Oli dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 9 September 2025, dilansir dari The Times of India.
Menurut laporan dari Al Jazeera, pemicu utama protes ini adalah berkembangnya persepsi bahwa keluarga-keluarga elite penguasa menjalani kehidupan yang mewah di Nepal, negara yang miskin. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Gelombang protes bergeser ke serangan langsung terhadap simbol kekuasaan. Menurut laporan NDTV, rumah sejumlah politisi dibakar, termasuk kediaman Ketua Partai Nepali Congress Sher Bahadur Deuba, Presiden Ram Chandra Paudel, mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal, dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak. Sebuah sekolah milik Menteri Luar Negeri Arzu Deuba Rana juga dibakar massa.
Menyusul sang Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak kini ikut mengundurkan diri. Massa di Nepal menuntut empat hal utama: pembubaran parlemen, pengunduran diri massal anggota parlemen, penangguhan segera pejabat yang memerintahkan penembakan terhadap demonstran, serta penyelenggaraan pemilu baru.