Kemarin, rencana Menkeu tarik dana di BI hingga soal serapan pajak

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (10/9/2025), mulai dari rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik dana pemerintah di BI hingga realisasi serapan pajak.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

Purbaya, saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, menyebut kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

Baca selengkapnya di sini

Freeport fokus evakuasi 7 pekerja yang terjebak longsor tambang

PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan operasional untuk fokus mengevakuasi tujuh pekerja yang terjebak longsor tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.

“Kami menghentikan sementara seluruh operasi tambang bawah tanah dan terus memusatkan semua sumber daya untuk mengevakuasi tujuh pekerja kontraktor,” ujar VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

ESDM: Regulasi pembentukan badan energi nuklir masuk tahap harmonisasi

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan regulasi ihwal pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir segera masuk ke tahap harmonisasi.

“Kami dorong, sebentar lagi udah harmonisasi dalam rangka pengundangan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Selasa (9/9), memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS terhitung efektif sejak 9 September 2025.

Penunjukan itu menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (8/9).

Baca selengkapnya di sini

DJP: Penerimaan pajak hingga Juli 2025 capai Rp990 triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp990 triliun, meski capaian itu mengalami kontraksi 5,29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp1.045,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara tercatat meningkat. Pada Januari-Juli 2025, kontribusi tersebut naik 1,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.