Harga Smart TV yang Dibagikan ke Ribuan Sekolah Rp 26 Juta Per unit

LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan interaktif flat panel (IFP) atau smart TV yang dibagikan ke sekolah dibeli dengan harga Rp 26 juta per unit. Produk digital itu dipesan dari produsen elektronik asal Tiongkok, Hisense.

"Kalau enggak salah Rp 26 juta per unit itu sudah termasuk ongkos kirim, sudah termasuk asuransi, sudah termasuk garansi gitu ya," ujar Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2025. 

Smart TV yang dipesan pemerintah ini memiliki layar 75 inchi dengan spesifikasi mode 75WM61FE. Produk digital ini beroperasi menggunakan Android 13 dengan kapasitas memori 16 gigabyte (GB). Selain itu, papan pintar ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 voult, terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, serta dilengkapi berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. 

Presiden Prabowo Subianto rencananya akan membagikan satu smart TV itu untuk setiap sekolah guna penerapan pembelajaran jarak jauh, sekaligus menjadi jawaban atas kurangnya guru kompeten di daerah. Presiden menargetkan ada  330 smart TV yang tersalurkan ke sekolah hingga akhir tahun ini. 

Berdasarkan temuan di lapangan, smart TV ini dibagikan ke semua sekolah tanpa terkecuali. Mulai dari jenjang terbawah setingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta elite. 

Setya Budi Arijanta mengatakan program ini diambil dari anggaran Kementerian Dasar dan Menengah. Ia menjelaskan, kesepakatan pembelian dengan vendor dilakukan hampir dua bulan lalu. Pemerintah memilih Hisense karena perusahaan tersebut yang menawarkan harga paling murah, dibanding pesaingnya, Acer, yang menyodorkan harga Rp 40 an juta per unit. 

"Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu," kata Setya. 

Sebelumnya, transparansi anggaran dan penyaluran program ini dipertanyakan oleh sejumlah pemerhati pendidikan. Chief Executive Officer Jurusanku Ina Liem menyebut proyek bernilai belasan triliun rupiah ini berpotensi mubazir dan sarat masalah.

Mulai dari tidak dibukanya sumber anggaran, hingga ditemukannya penyaluran bantuan ke sekolah internasional. Belakangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membantah temuan tersebut. 

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri melihat program penyediaan ribuan televisi layar atau smart TV ini memiliki celah korupsi yang sangat tinggi.

"Jangan sampai ada chromebook jilid dua," kata Iman saat dihubungi pada Jumat, 15 Agustus 2025. Pengadaan laptop chromebook merupakan program digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto mengatakan program ini merupakan media untuk membangun ekosistem digital classroom dan pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman. 

Kemendikdasmen, kata Gogot, berkomitmen melaksanakan intruksi presiden, dan merealisasikan program ini sebaik-baiknya dengan menyalurkan smart TV ke seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta.