Anggaran untuk subsidi energi menembus Rp210,1 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam RAPBN 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025, yakni Rp203,41 triliun.

“Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp210,1 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

Anggaran untuk subsidi energi tersebut memuat subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg.

Selain untuk subsidi energi, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, infrastruktur energi yang mencakup pipa gas senilai Rp4,5 triliun.

Lebih lanjut, anggaran tersebut juga untuk program listrik desa senilai Rp5 triliun, dan dukungan lainnya sebesar Rp0,6 triliun.

“Kemudian, untuk energi baru dan terbarukan, itu cukup signifikan, ya. Rp37,5 triliun,” ujar dia lagi.

Dalam RAPBN 2026, Sri Mulyani juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel minyak per hari, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target lifting minyak bumi pada APBN 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari.

Kemudian, untuk lifting gas dalam RAPBN 2026 ditargetkan mencapai 984 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah apabila dibandingkan dengan target lifting gas bumi di APBN 2025 sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

“Dengan harga minyak mentah di 70 dolar AS per barel,” kata Sri Mulyani.

Asumsi Harga Rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2025, yakni senilai 82 dolar AS per barel.

Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memberikan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi pada tahun 2026.

Presiden menggarisbawahi energi baru terbarukan (EBT) yang perlu digenjot dengan membangun pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi.

“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai,” ujar Prabowo.

Dia juga ingin mempercepat target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau jauh lebih cepat, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Baca juga: Realisasi subsidi listrik capai Rp34,6 triliun per Mei 2025

Baca juga: Anggota DPR: Reformasi subsidi energi 2026 tekankan akurasi sasaran

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.