Tancap gas diplomasi luar negeri sambut 80 tahun Indonesia merdeka

Jakarta (ANTARA) - Momentum perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan sangat tepat untuk dijadikan ajang merefleksikan sejauh mana bangsa ini sudah melaju, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik geopolitik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa salah satu landasan dan tujuan negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu tokoh pendiri bangsa yang merupakan presiden pertama Indonesia, Seokarno, telah mengobarkan semangat melawan imperialisme, kebijakan suatu negara untuk menguasai wilayah, ekonomi, maupun politik negara lain.

Bung Karno bersama dengan para pemimpin dunia, dengan semangat anti-imperialisme, menjadi inisiator dalam Gerakan Non Blok (GNB). Dalam perkembangannya, GNB menjadi salah satu forum Indonesia untuk terus menyuarakan semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

Wakil presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta juga gencar menyuarakan prinsip bebas aktif sebagai inti dari amanat diplomatik tanah air.

Melalui pidato bersejarahnya pada September 1948, Hatta menyampaikan filosofi bersejarah “Mendayung di antara Dua Karang”, yang menyangkut dua hal. Pertama, bebas, yang memiliki makna Indonesia menyatukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Kedua, aktif, yang artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.

Landasan yang telah digaungkan oleh kedua tokoh proklamator tersebut, tentu menjadi landasan utama oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto dalam menjalankan politik luar negeri.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo langsung tancap gas melakukan safari diplomatik ke dua negara degan kekuatan terbesar, yakni ke Beijing, China, pada 8-9 November 2024 dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 10-12 November 2024.

Presiden Prabowo juga terus melanjutkan kunjungan berbagai negara, termasuk dengan mengikuti berbagai forum-forum penting dunia, mulai dari APEC Economic Leader’ Meeting di Peru, G20 Summit di Brasil, KTT Developing 8 di Mesir.

Kunjungan kerja ke Belgia pada 12 Juli lalu, sejauh ini, menjadi negara terakhir yang disambangi Prabowo.

Salah satu lawatan kepala negara yang perlu disoroti adalah kehadiran di KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, menandai keikutsertaan Indonesia pasca-resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025.

“Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” kata Presiden Prabowo mengawali Pidato Kenegaraan pertamanya, terkait upaya diplomasi luar negeri yang telah dilakukannya selama 10 bulan menjabat.

Prabowo melanjutkan pidatonya dengan menyinggung keterlibatan Indonesia dalam perayaan kemerdekaan India dan Perayaan Hari Nasional Prancis.

Merujuk pada kehadirannya sebagai tamu kehormatan pada Perayaan Ke-76 Hari Republik India yaitu 26 Januari dan parade militer pada perayaan kemerdekaan Prancis atau Hari Bastille pada 14 Juli. Para prajurit dari TNI dan Polri juga mengambil bagian dengan menjadi bagian dalam defile.

Keberhasilan merampungkan perundingan dagang dengan Uni Eropa yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), turut dibanggakan Prabowo. Hal itu dikarenakan, kedua belah pihak membutuhkan waktu perundingan hingga hampir sembilan tahun, sejak pertama kali dimulai pada April 2016.

Penyelesaian perundingan, akan bermuara pada penyelesaian substansial IEU-CEPA menuju penandatangan pada tahun 2025 melalui solusi yang saling menguntungkan dan seimbang.

Melalui IEU-CEPA, sekitar 80 persen pos tarif akan menjadi nol sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua belah pihak.

Perundingan dengan Amerika Serikat terkait penerapan tarif serta upaya dalam memperjuangkan pengakuan Palestina melalui pembahasan solusi dua negara dan pengiriman bantuan kemanusiaan dari udara ke Gaza, juga menjadi isu internasional yang disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan.

Komitmen menjaga agar Indonesia senantiasa tidak terlibat dalam perang, tak luput dari pernyataan Prabowo. Mantan Menteri Pertahanan itu kembali menegaskan politik seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak, sebagai kebijakan politik luar negeri yang ia jalankan.

“Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” ucapnya.

Menyinggung non-blok, Indonesia kerap dicap condong ke salah satu kubu pasca bergabung dengan BRICS. Blok kerja sama ekonomi politik dengan anggota awal adalah Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatandan saat ini beranggotakan 13 negara yang sudah resmi bergabung.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa Indonesia juga sedang dalam proses aksesi menuju keanggotaan penuh ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Organisasi ini terdiri dari 38 anggota, di antaranya, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, serta Australia.

Konsisten dengan konstitusi

Prabowo Subianto dengan terang-terangan menunjukkan prinsipnya mengikuti rancang bangun yang dibuat oleh pendiri bangsa, upaya untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat.

Dalam pidato kenegaraan, Prabowo, bahkan melayangkan kritiknya kepada sekelompok elite yang menyebut pemikiran para pejuang Angkatan 1945, termasuk dua Proklamator Kemerdekaan Soekarno dan Mohammad Hatta, sudah kuno dan tidak lagi relevan digunakan untuk menghadapi tantangan dunia modern.

Akademisi yang merupakan profesor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah memuji konsistensi Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan luar negeri yang konsisten dengan amanat konstitusi Indonesia, yakni atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pernyataan mengenai diplomasi Indonesia yang diawali dengan kalimat, “Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia”, dimaknai Teuku sebagai konsistensi Prabowo dalam mengamalkan nilai-nilai luhur dalam konstitusi negara, sesuai dengan pemikiran para pendiri negara, untuk menjalankan sebuah tujuan nasional yang berkesinambungan dan lintas generasi.

Kepala negara juga mampu membuktikan martabat bangsa yang terus meningkat yang dibuktikan dengan kehadiran pada hari penting Prancis dan India, sebuah undangan yang tidak diberikan kepada semua kepala pemerintahan.

Upaya membangun kesepahaman jangka panjang dengan prinsip kesetaraan dan saling menghargai, dicerminkan dalam pencapaian pemerintahan Kabinet Merah Putih melalui negosiasi dagang dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Keteguhan dalam menjalankan tujuan nasional bagi perdamaian dunia, langsung dipraktikkan Prabowo di dunia nyata dengan memimpin pembahasan pengakuan Negara Palestina dan komitmen menyalurkan 800 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.

Penegasan untuk berada dalam garis non-blok turut menjadi poin atas konsistensi presiden untuk menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis di tengah badai persaingan kekuatan-kekuatan global dunia.

tancap gas diplomasi

Laju cepat Prabowo dalam melakukan kunjungan luar negeri, membuatnya dibandingkan dengan pendahulunya, yakni Joko Widodo.

Direktur China-Indonesia di Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Zulfikar Rakhmat turut menambahkan perspektif lainnya mengenai mode tancap gas diplomasi Prabowo.

Prabowo tampak lebih vokal dan politis pada isu-isu geopolitik dan kemanusiaan. Sedangkan Joko Widodo cenderung fokus pada diplomasi ekonomi pragmatis, seperti investasi, infrastruktur, G20.

Menyoroti ketidakhadiran Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi Group of Seven (G7) di Kanada pada Juni lalu, Zulfikar mengkritisi komitmen terhadap prinsip bebas aktif.

G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, sebuah kubu yang bersaing dalam memengaruhi politik global dan arah sistem keuangan dunia dengan BRICS.

Jangan sampai ketidakhadiran di salah satu acara tingkat global malah disalahartikan oleh segelintir pihak sebagai kecondongan Indonesia terhadap salah satu blok.

Aksi menonjolkan keberhasilan yang ‘bercerita besar’ di panggung global, juga rentan dilihat publik bahwa diplomasi Indonesia sebatas serangkaian momen simbolis, bukan strategi jangka panjang dan bermuara pada opini bawah presiden hanya suka melakukan kunjungan

Zulfikar juga menyayangkan Pidato Kenegaraan Prabowo yang belum mencerminkan seluruh dinamika yang terjadi — terutama di ASEAN, Indo-Pasifik, serta isu keamanan maritim.

Menambahkan komentar akademisi Unpad, Teuku, mengingatkan bahwa kinerja aktif Prabowo di luar negeri perlu diakui. Mode tancap gas diplomasi Prabowo, dinilainya, karena didukung oleh bekal intelektual dan manajerial yang sangat memadai.

Berbeda dengan Joko Widodo yang banyak berkinerja di dalam negeri, yang menjadi modal dasar bagi suksesnya kebijakan luar negeri. Namun, Teuku mencatat bahwa keberhasilan diplomasi Prabowo tidak terlepas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Menggelorakan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia berkewajiban menggalang kerjasama lintas benua, tanpa lagi mempersoalkan sistem politik dan ideologi negara.

Mengacu pada "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang menjadi tema Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan, Indonesia yang menyandang status Qualified Middle Power atau negara kekuatan menengah yang berkualitas, dituntut memiliki kemampuan tinggi membangun negerinya sendiri, sembari menjalin sinergi...