PPKMB Universitas Mulawarman Tuai Kritik karena Undang Pejabat hingga TNI

PENYELENGGARAAN Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur menuai kritik. Unmul mengundang pejabat daerah dan unsur Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan yang diikuti sekitar 6.337 mahasiswa baru itu dipusatkan di GOR 27 September, Samarinda, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, mempertanyakan kehadiran Wakil Gubernur Seno Aji yang menjadi pembicara kunci di acara PKKMB. Herdiansyah mengatakan orientasi kehidupan kampus bukan pengenalan pejabat. 

“Sayang sekali. Saat pertama kali mahasiswa baru menginjakkan kaki di kampus, tapi mereka sudah diajarkan bermesraan dengan kekuasaan,” kata Herdiansyah melalui keterangan di aplikasi perpesanan WhatsApp, Jumat, 8 Agustus 2025.

Herdiansyah mengatakan kehadiran TNI yang diwakili Kodam VI Mulawarman sebagai bentuk indoktrinasi. Dia menilai kampus bisa menyerahkan materi-materi cinta Tanah Air kepada dosen kewarganegaraan atau pancasila. “Kalau urusan kedisiplinan, kita bisa belajar dari orang sipil seperti Hatta, tidak harus dengan militer,” kata pengajar mata kuliah hukum tata negara ini.

Tempo sudah menghubungi Wakil Rektor Unmul III atau Bidang Kemahasiswaan Moh. Bahzar pada Jumat, 8 Agustus 2025. Sampai berita ini ditulis, telepon ke nomor selulernya tidak tersambung. Pesan yang dikirim ke nomor WhatsApp terlihat centang satu.

Soal penampilannya di acara Unmul yang menuai kritik, Wakil Gubernur Kalimantan Timu Seno Aji mengatakan, bahwa dirinya hanya menegaskan komitmen pemerintah provinsi di hadapan para mahasiswa. Seno mengklaim, duet kepemimpinan bersama Gubernur Rudy Mas’ud bertujuan membangun sumber daya manusia unggul dan berkualitas menuju generasi emas di Kaltim.

Seno mengatakan pemerintah provinsi bekerja sama dengan Universitas Mulawarman bersama perguruan tinggi lainnya di Kaltim. Pemerintah provinsi, kata dia, ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul dan salah satunya melalui program Gratispol untuk pemberian bantuan pendidikan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) kepada mahasiswa.

“Penguatan kerja sama strategis antara pemerintah dan universitas juga menjadi hal yang prioritas,” kata Seno dikutip dari keterangan tertulis situs Sekretaris Daerah Kalimantan Timur yang dirilis pada Kamis, 7 Agustus 2025.