Muzani Gerindra: MBG Program Jangka Panjang, Tidak Adil Jika Diukur dalam Hitungan Bulan

SEKRETARIS Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan makan bergizi gratis atau MBG merupakan program yang diorientasikan untuk jangka panjang. Dia menyebut tidak adil bila tingkat keberhasilan program prioritas pemerintah Prabowo Subianto itu hanya dinilai dari beberapa bulan saja.

"Kalau program MBG diukur dalam hitungan bulan tentu saja tidak terlalu fair," kata Muzani saat menutup Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Dia mengakui di tahun pertama berjalannya MBG masih ada catatan, komplain, dan kekurangan. Namun, dia mengatakan tak sedikit pelajar hingga santri di daerah telah merasa terbantu dengan adanya program MBG ini.

"Bayangkan mereka sekian tahun tidak makan pagi untuk berangkat ke sekolah, kemudian sekarang dapat makan siang gratis," ucap mantan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra.

Selain itu, menurut dia, MBG juga meningkatkan perekonomian di daerah serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini optimistis program MBG bakal menciptakan generasi penerus yang sehat dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.

Dengan demikian, Muzani menilai beban negara dalam alokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan bisa berkurang. Politikus senior Partai Gerindra ini memastikan program MBG bakal terus berjalan meski diterpa ada desakan diberhentikan.

"Percayalah maksud yang luhur mulia ini tidak akan tergoyahkan oleh berbagai macam pandangan," ucap Muzani.

Pemerintah telah merespons desakan menghentikan proyek MBG setelah banyaknya kasus keracunan terjadi. Dalam rapat lintas kementerian dan lembaga pada 28 September lalu, pemerintah bersepakat hanya akan menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang bermasalah saja. 

Sedangkan SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap boleh beroperasi. Namun begitu, sebagai langkah perbaikan, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Seritifkasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang per Sabtu, 4 September 2025. Berdasarkan catatan JPPI, sejak pemerintah menutup SPPG bermasalah pada akhir September lalu, kasus keracunan MBG justru melonjak signifikan. Bahkan, kasus keracunan menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat sebanyak 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak. 

"Dengan data ini, kami bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif," kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis pada Ahad, 5 September 2025.

Ia mendesak pemerintah menutup seluruh dapur MBG sampai proses audit dan perbaikan kualitas dapur selesai. "Jika tidak semua dapur ditutup, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam," kata dia.