
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD ( RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah jumlah wakil Menteri Dalam Negeri menjadi 3 orang. Menurutnya, penetapan jumlah wamendagri tersebut relevan dengan kompleksitas geografis, sosiologis dan banyaknya jumlah daerah Kabupaten/kota di Indonesia saat ini.
"Sebagai representasi daerah, Kami tentunya sangat mendukung Dan mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meningkatkan peran dan daya jangkau pemerintah pusat terhadap daerah. Negara Republik Indonesia ini amat sangat luas dan memiliki potensi, juga karakter budaya yang sangat beragam," ujar Sultan melalui keterangannya, Kamis (9/10).
Sehingga, lanjutnya, penambahan wakil Menteri Dalam Negeri menjadi kebutuhan pemerintah dalam memastikan setiap daerah mendapatkan perhatian dan pemerataan pembangunan ekonomi dari pusat. "Dalam rangka meningkatkan perhatian politik, pemerataan pembangunan ekonomi yang efektif Dan Memperkuat persatuan Nasional, pemerintah pusat perlu hadir langsung untuk memahami dinamika sosiologis di setiap wilayah secara cepat," tegasnya.
Mantan aktivis KNPI itu mengungkap bahwa dirinya melalui Buku 'Green Democracy' yang merekomendasikan gagasan inovasi demokrasi bahkan mengusulkan jika diperlukan, dalam struktur kepemimpinan Nasional, jumlah wakil presiden disesuaikan dengan pendekatan kewilayahan. Dengan demikian dapat terjadi percepatan realisasi dan pengawasan semua program pemerintah di setiap daerah secara merata.
"Tentunya argumentasi usulan ini sama dengan penetapan jumlah wamendagri. Agar terpenuhi asas keadilan sosial politik yang inklusif dan akomodatif serta memperkuat persatuan Nasional," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya akan membagi tugas tiga Wamendagri berdasarkan wilayah di Indonesia, yakni, barat, timur, dan tengah. "Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti tiga Wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah dan bagian timur," ucap Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10).
Salah satu wakil menteri, kata dia, akan menangani wilayah Jawa dan Sumatera, sementara satu lainnya bertugas di Kalimantan dan Sulawesi, serta satu wakil menteri lagi akan fokus pada wilayah Maluku, Papua, dan Bali serta Nusa Tenggara.
Menurut Tito, pembagian tersebut akan membantu Kemendagri dalam menangani berbagai persoalan daerah seperti inflasi, kemiskinan, hingga permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian langsung.
“Mereka nanti saya tugaskan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang inflasinya tinggi, yang kemiskinannya tinggi, yang punya problema. Saya tidak akan mungkin sempat kalau sendirian,” ujarnya.
Dtiga wakil menteri itu, menurut Tito, koordinasi dan pengawasan terhadap 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, dan lebih dari 70.000 desa dapat dilakukan lebih optimal. (H-1)