Dana TKD Sleman Dipangkas Rp279 Miliar, Pemkab Genjot Pendapatan Lewat Pajak

Pemerintah Kabupaten Sleman dipastikan menerima pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp279 miliar pada tahun anggaran 2026. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyebut Pemkab akan melakukan efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan pajak agar program prioritas tidak terhambat.

“Golek duit sing luwih kenceng (mencari uangnya lebih giat). Pajak (sektor yang akan dioptimalkan),” kata Harda saat ditemui awak media di Godean, Sleman, Rabu (8/10).

Harda menegaskan sektor pajak akan menjadi tumpuan utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemkab akan mempercepat upaya optimalisasi pendapatan, terutama melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Ia menyebut sinergi ini penting karena potensi terbesar peningkatan pendapatan daerah berasal dari kenaikan jumlah kendaraan di wilayah DIY yang terus bertambah setiap tahun.

Meski menghadapi pemotongan anggaran, Harda memastikan proyek infrastruktur utama, khususnya pembangunan jalan dan jembatan, tidak akan terdampak. Ia menegaskan konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas utama.

“Pembangunan jalan gak terimbas. Saya enggak mau. Karena bagian jalan yang bagus, konektivitas, pembangunan jembatan dan sebagainya, uang datangnya dari situ,” ujarnya.

Namun, sektor belanja pegawai dipastikan akan terdampak akibat keterbatasan anggaran. Harda menyebut penyesuaian kemungkinan besar akan dirasakan oleh tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menghimpun data pendapatan untuk memperkuat perencanaan keuangan daerah dalam menghadapi penurunan transfer pusat ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, menyebut setelah pemotongan sebesar Rp279 miliar, total TKD Sleman tahun 2026 akan menjadi sekitar Rp1,34 triliun. Pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai sektor dan program yang akan terdampak.

“Selasa besok kita pembahasan terkait sektor-sektor yang berpengaruh,” kata Abu Bakar dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (9/10).