
KABUPATEN Brebes, Jawa Tengah (Jateng), dalam peta pemantauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masuk dalam kategori kuning, yang berarti relatif kondusif. Meski demikian, tetap perlu kewaspadaan.
Hal itu disampaikan Kepala Subdit Perizinan, Penelitian, dan Pengawasan Orang Asing Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Katarina Rambu Babang, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Pemerintah Kabupoaten (Pemkab) Brebes, Jumat (12/9).
“Pemerintah jangan sampai memprovokasi masyarakat, terutama terkait informasi yang beredar di media sosial. Pemerintah harus hadir memberi informasi yang benar,” ujar Katarina.
Katarina menuturkan Direktorat Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat setidaknya ada 700 aksi unjuk rasa yang baru-baru ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. “Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, ormas, dan masyarakat,” pinta Katarina.
Katarina mengingatkan peran forum-forum masyarakat juga sangat penting untuk membantu kinerja pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Termasuk soal potensi unjuk rasa dan peran Linmas di tingkat desa.
“Kegiatan siskamling dan Satlinmas harus diaktifkan kembali. Forkopimda bersama ormas dan masyarakat perlu bekerja sama menjaga keamanan,” tukasnya.
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, menyampaikan jika pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut. Brebes sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah tentu punya tantangan besar. “Forkopimda harus menjadi wadah menyatukan langkah agar kebijakan pusat bisa diterapkan dengan baik di daerah,” pinta Paramitha.
Menurut Paramitha pihaknya telah menggelar operasi pasar untuk menekan harga sembako. “Dan ternyata itu efektif dalam menjaga stabilitas harga,” pungkasnya. (E-2)