Badan Gizi Nasional Imbau SPPG Tidak Sajikan Makanan Buatan Pabrik untuk MBG

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengimbau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk tidak memakai makanan buatan pabrik untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, menurut Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik (BUM) Desa.

“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik dalam arahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, 13 Desember 2025.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

Karena itu, Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.

“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” ujar Nanik.

Dia menambahkan, Program MBG dirancang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat. Secara langsung, program MBG mempekerjakan warga lokal sebagai relawan dapur. Secara tidak langsung, program MBG akan membuka banyak lapangan kerja dalam upaya penyediaan bahan-bahan baku untuk SPPG.

“Kalau ini terjadi, pengentasan kemiskinan di kota akan terjadi. Bukan hanya pembukaan lapangan pekerjaan, tapi sebetulnya Program MBG ini adalah jalan tol pengentasan kemiskinan," kata Nanik.

Nanik menjelaskan bahwa setiap dapur MBG diwajibkan untuk merekrut 47 orang warga yang tinggal di sekitar dapur, sebagai relawan.

Mereka akan bertugas sebagai pencuci ompreng, penerima dan pencuci bahan makanan, menyiapkan dan memotong bahan makanan, memasak, membagi makanan dalam pemorsian, dan mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat. 

Meskipun ada pengurangan jumlah penerima manfaat, SPPG dilarang memecat para relawan dapur ini.

Secara tidak langsung, program MBG juga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab, setiap SPPG akan membutuhkan pasokan bahan baku makanan yang cukup banyak. Apalagi jika seluruh SPPG di wilayah itu sudah beroperasi semua. Misalnya, untuk kebutuhan buah saja, satu SPPG membutuhkan dua sampai tiga kwintal, begitu pula kebutuhan tempe, tahu, telur dan sebagainya.

“Jadi tidak usah berebut dapur, sekarang yang paling menggiurkan itu sebenarnya adalah menyiapkan bahan baku,” kata Nanik.

Menurut Nanik, masalah kemiskinan kota memang cukup pelik. Karena lahan tidak ada, maka satu satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan di kota adalah dengan menjadikan mereka bekerja. Dia menilai, dengan adanya program MBG ini, lapangan pekerjaan bisa terbuka, sehingga mereka bisa bekerja di dapur maupun sebagai tenaga kerja dalam penyediaan bahan baku pangan.