TEMPO.CO, Jakarta - Lima Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bali menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan. Pernyataan sikap ini disampaikan secara kolektif menyusul polemik yang terjadi saat Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan XVIII di Universitas Dharma Andalas, Sumatera Barat, pada 13-19 Juli lalu.
Lima organisasi perwakilan mahasiswa yang keluar ini terdiri dari BEM Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, BEM Pemerintahan Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional, BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan BEM STIKES Bina Usada.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kelima BEM kampus itu turut hadir dalam munas ke-18 di Padang, Sumatera Barat. Mereka mengatakan ada oknum yang mencoba melakukan klaim atas suara forum sehingga menciderai kedaulatan organisasi.
"Maka sikap tegas dan terang yang dapat kami ambil ialah menyatakan pengunduran diri dari aliansi BEM SI Kerakyatan," kata Ketua BEM PM Universitas Udayana I Wayan Arma Surya, mewakili BEM se-Bali dalam keterangannya pada Rabu, 30 Juli 2025.
Dia berujar telah terjadi konflik nir-substansi, bahkan perpecahan baik secara fisik maupun mental dalam forum Munas BEM SI Kerakyatan itu. BEM se-Bali menyatakan semestinya forum musyawarah dijadikan sebagai ruang intelektual.
"Ketika forum kehilangan kontrol, kami merasa demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini telah diselewengkan," ucapnya.
Menurut dia, independensi suatu lembaga tidak bisa ditawar. Apalagi, ujarnya, kehadiran BEM se-Bali di forum munas itu bukan untuk mewakili agenda tersembunyi ataupun menjadi alat legitimasi pihak tertentu.
"Kehadiran kami sebagai representasi murni dari lembaga masing-masing yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," ujarnya.
Dia juga menyinggung dugaan terjadinya manuver politik yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam Munas BEM SI Kerakyatan tersebut. BEM se-Bali keberatan dengan hal itu karena mengganggu integritas lembaga perwakilan mahasiswa itu.
Dia mengatakan keputusan pengunduran diri dari keanggotaan aliansi BEM SI Kerakyatan ini bukan untuk menghindari dinamika. "Ini adalah pernyataan moral bahwa ketika demokrasi disalahgunakan, kami memilih keluar dengan kepala tegak," ucapnya.
Sejumlah BEM dari kampus lain juga mengumumkan keluar dari aliansi Kerakyatan. Per hari ini telah ada sepuluh BEM yang mengundurkan diri pascapolemik yang terjadi di Munas BEM SI Kerakyatan. Sebelumnya BEM UGM dan Undip juga mengundurkan diri dari BEM SI.
Gelombang keluarnya anggota BEM SI Kerakyatan ditengarai lantaran kehadiran tokoh-tokoh politik dan aparat negara dalam forum munas tersebut. Panitia mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo, dan pimpinan Polda Sumatera Barat beserta BIN Daerah Sumatera Barat.
Panitia Munas BEM SI Kerakyatan, Rifaldi mengatakan bahwa mereka mengundang pejabat, politikus, polisi, dan BIN daerah dengan alasan mereka adalah bagian dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sumbar yang membuka seremoni acara.
Rifaldi mengatakan kehadiran mereka bagian dari teknis acara karena pengelola tempat menginap peserta di Asrama Haji memberikan syarat harus atas sepengetahuan Forkopimda Sumbar. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujar Ketua BEM Universitas Dharma Andalas itu.