SKK Migas Buka-bukaan Alasan Impor Alat Migas Masih Dilakukan

Bogor, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa persoalan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menjadi salah satu tantangan dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas dalam negeri.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengakui salah satu hambatan utama dalam menggenjot produksi migas adalah tingginya harga komponen dalam negeri (TKDN) dibandingkan barang impor. Adapun, perbandingan harga tersebut menjadi alasan beberapa proyek masih sulit menerapkan TKDN secara penuh.

"Terutama masalah TKDN, itu harganya memang masih mahal, kalau kita bandingkan dengan impor," ujar Djoko di sela acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas, dikutip Kamis (4/12/2025).

Oleh sebab itu, SKK Migas membuat kebijakan apabila barang lokal belum tersedia, maka vendor asing wajib berkolaborasi 50% dengan vendor nasional. Mulai dari transfer teknologi, para ahli, hingga pembangunan fasilitas produksi.

"Jadi kalau di dalam negeri belum ada barangnya, maka kita putuskan, diwajibkan untuk menggunakan di dalam negeri 50% dan itu wajib dibangun, dan kalau tidak bisa juga maka baru kita lakukan impor," ungkap Djoko.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor hulu migas rata-rata telah mencapai 40%. Capaian ini cukup penting sebagai upaya menggenjot peran industri nasional dalam rantai pasok migas.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pihaknya terus fokus memastikan ekosistem industri penunjang migas di dalam negeri semakin baik. Ke depan, secara bertahap pemerintah akan meningkatkan kapasitas barang-barang yang dibutuhkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Jadi tadi Pak Kepala SKK menyampaikan untuk TKDN pada umumnya sudah mencapai 40% untuk ke depan ini kita juga berdasarkan ekosistem yang terbangun yang kita secara bertahap akan meningkatkan ketersediaan barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan K3S dalam rangka pencapaian TKDN," kata Yuliot di sela acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rabu (3/12/2025).

Menurut Yuliot, penyediaan infrastruktur dasar menjadi hambatan utama yang harus segera ditangani. Pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung agar kegiatan di lapangan dapat berjalan lebih efisien.

"Jadi kita berusaha untuk bagaimana dukungan infrastruktur itu mempercepat proses kegiatan yang ada di lapangan. Yang ketiga, jadi yang terkait dengan ekosistem. Ekosistem ketersediaan peralatan di dalam negeri," katanya.