Politikus Demokrat: Simbol Bendera One Piece Bertentangan dengan Nilai Nasionalisme

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI tidak etis. Sebab, menurut dia, simbol fiksi Jolly Roger itu bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.

"Tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik," kata dia di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Herman mengatakan prihatin dengan gerakan pengibaran bendera One Piece yang belakangan muncul ini. Menurut dia, di tengah semangat kemerdekaan dan upaya membangun patriotisme aksi, pengibaran bendera bajak laut ini tidak perlu.

Dia menyinggung berbagai program pemerintah Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Menurut dia, program itu bagian dari upaya pemerintah menguatkan sumber daya manusia dan membangun kebersamaan di Tanah Air.

"Kami jauhkan lah dari hal-hal yang tentu melakukan agitasi dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak perlu," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini.

Tren pengibaran bendera bajak laut bernama Jolly Roger dari manga One Piece marak belakangan ini. Gerakan ini dinilai sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami itu merupakan simbol dari kelompok bajak laut Topi Jerami yang dipimpin oleh Monkey D Luffy, tokoh utama dalam komik Jepang tersebut.

One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

Bagi penggemarnya, sejumlah kisah di komik One Piece merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam beberapa kisahnya, Monkey D Luffy dan rekannya harus menghadapi pemerintahan yang korup, militer yang sadistis, praktik pelanggaran HAM, genosida, diskriminasi ras, hingga upaya memanipulasi sejarah.