Pesawat Presiden Venezuela Disita AS karena Pembelian Ilegal

Jakarta -

Amerika Serikat (AS) telah menyita pesawat Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (2/9/2024). Penyitaan itu lantaran pembeliannya yang tidak sah.

Melansir ABC News, Kamis (5/9/2024), investigasi yang dipimpin Homeland Security Investigations (HSI) menemukan pesawat milik Presiden Venezuela tersebut berada di Republik Dominika.

Menurut Departemen Kehakiman, pesawat tersebut adalah Dassault Falcon 900EX yang dibeli dari sebuah perusahaan di Florida. Namun, pesawat itu diekspor secara ilegal pada April 2023 dari AS ke Venezuela melalui Karibia.

Pesawat tersebut kerap digunakan perjalanan internasional Maduro dan terbang ke dan dari pangkalan militer di Venezuela. Pesawat itu pun telah terlihat dalam foto-foto kunjungan kenegaraan Maduro ke seluruh dunia sebelumnya.

Pemerintah AS lantas menyita pesawat tersebut dan langsung diterbangkan ke Florida pada Senin (2/9/2024). Menurut sumber, Presiden Maduro tidak ada di dalam pesawat saat itu.

"Pagi ini, Departemen Kehakiman menyita sebuah pesawat yang kami duga dibeli secara ilegal seharga USD 13 juta (sekitar Rp 201 miliar) melalui sebuah perusahaan cangkang dan diselundupkan ke luar Amerika Serikat untuk digunakan oleh Nicolás Maduro dan kroni-kroninya," ujar Jaksa Agung Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.

"Departemen akan terus mengejar mereka yang melanggar sanksi dan kontrol ekspor kami untuk mencegah mereka menggunakan sumber daya Amerika untuk merusak keamanan nasional Amerika Serikat," pernyataan ditambahkan.

Menurut agen khusus HSI Miami, Anthony Salisbury, penyitaan pesawat itu merupakan langkah baik yang dilakukan HSI. Mereka bekerja sama dengan mitra lokal maupun internasional untuk melawan transaksi ilegal itu.

Mengutip CNN, Presiden Republik Dominika Luis Abinader mengatakan bahwa pesawat yang disita AS tersebut nyatanya tidak terdaftar atas nama pemerintah Venezuela. Melainkan terdaftar atas nama individu.

Menteri Luar Negeri Republik Dominika Roberto Allvarez pun mengatakan Kantor Jaksa Agung Republik Dominika telah menerima perintah untuk melumpuhkan pesawat itu sejak Mei lalu. AS meminta pesawat itu dilumpuhkan agar mereka dapat mencari bukti dari kegiatan gelap yakni penipuan, penyelundupan barang, dan pencucian uang.

Di sisi lain, pemerintah Venezuela mengatakan penyitaan pesawat itu sebagai pembajakan. Mereka juga menuduh Washington meningkatkan agresi terhadap pemerintahan Maduro menyusul adanya sengketa pemilihan presiden sejak Juli lalu.

"Sekali lagi, pihak berwenang Amerika Serikat, dalam praktik kriminal berulang yang tidak dapat dilabeli apa pun selain pembajakan, telah secara ilegal menyita sebuah pesawat terbang yang telah digunakan oleh presiden Republik, membenarkan tindakannya dengan tindakan pemaksaan yang, secara ilegal dan sepihak, mereka paksakan ke seluruh dunia," kata pernyataan tersebut.

"Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa mereka menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengintimidasi dan menekan negara-negara seperti Republik Dominika untuk menjadi kaki tangan dalam tindakan kriminalnya. Ini adalah contoh dari 'tatanan berbasis aturan' yang seharusnya, yang, dengan mengabaikan hukum internasional, berusaha untuk menegakkan hukum yang terkuat," katanya.

Sebelumnya, Maduro dan kroninya dikabarkan telah memanipulasi hasil pemilu pada 28 Juli lalu.

"Selama sebulan terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai sumber independen, Maduro dan para wakilnya telah mengutak-atik hasil pemilihan presiden pada tanggal 28 Juli, mengklaim kemenangan secara tidak benar, dan melakukan penindasan yang meluas untuk mempertahankan kekuasaan secara paksa," ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

(wkn/fem)