Mengapa Tayangan Video Prabowo di Bioskop Mendulang Kritik?

PENAYANGAN rekaman video ihwal capaian pelbagai program pemerintahan Prabowo Subianto di bioskop Tanah air disoroti warganet. Mereka menilai, rekaman tersebut tak semestinya disajikan di tengah situasi saat ini.

Pengendali akun Instagram @mont**** menyerukan ajakan untuk hadir 15 menit setelah jadwal penayangan film di bioskop. Tujuannya, agar para penonton tak harus melihat tayangan tersebut yang diputar jelang ditampilkannya film utama.

Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta Asep Suryana mengatakan, keengganan dan protes warganet terhadap penayangan video pencapaian pemerintah di bioskop merupakan suatu yang wajar.

"Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah," kata Asep saat dihubungi, Ahad, 14 September 2025.

Dia menjelaskan, intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda ke ruang publik seperti bioskop, sebetulnya juga bukan fenomena baru yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pada 2018 lalu, kata dia, mantan Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal serupa, yaitu dengan menayangkan iklan capaian pemerintahan jelang diputarnya film utama di bioskop.

"Ini jadi berbeda karena Prabowo tak memiliki cara pencitraan yang lebih kuat dari yang dilakukan Jokowi. Sehingga wajar memperoleh protes keras," ujar dia.

Asep menyarankan, agar pemerintah tak serta merta melakukan propaganda di ruang publik. Alasannya, pencapaian program pemerintahan memiliki ruang tersendiri untuk disampaikan, tak harus menyisipkan di bioskop.

"Prabowo harus meninjau ulang propaganda ini karena akan berhubungan dengan citranya ke depan. Atau jika perlu, penayangan video ini dihentikan untuk memutus mata rantai sorotan publik," ucap Asep.

Adapun, tayangan video Prabowo menjelang diputarnya film utama di bioskop hangat dibahas di media sosial, salah satunya X. Video itu menampilkan klaim dan capaian Prabowo atas berbagai program pemerintahan.

Dalam rekaman video tersebut, Kepala Negara menyatakan selalu siap untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia. Prabowo, dalam video itu, juga mengklaim ihwal berhasilnya program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dijalankannya sejak awal tahun ini.

Selain menampilkan sosok Prabowo, rekaman video ini merilis sejumlah data, misalnya capaian keberhasilan program MBG yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia.

Lalu, rekaman video Prabowo juga menyajikan data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton total hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah yang mencakup angka 225 ribu hektare, hingga keberhasilan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan penggunaan media publik sebagai alat penyampai pesan bukan sesuatu yang dianggap pelik.

"Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 September 2025.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak agar pemerintah tak meneruskan penayangan video tersebut di ruang publik.

"Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengar suara publik untuk membenahi apa yang salah selama ini," ujar Usman.