DPR Blak-Blakan Ada Surveyor Tambang 'Nakal', Negara Rugi Triliunan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh surveyor 'nakal' pertambangan di Indonesia. Terjadi pelolosan ekspor hasil pertambangan nikel melalui peran surveyor.

Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra mengungkapkan bahwa praktik curang yang dilakukan oleh surveyor berdampak fatal bagi kebocoran penerimaan negara. Ia mengibaratkan peran surveyor layaknya pemberi stempel "halal" yang menentukan sah atau tidaknya sebuah komoditas tambang untuk diperdagangkan dari Indonesia.

"Ini kita berkaitan dengan kekayaan negara. Sudah banyak sekali kekayaan negara ini bocor. Yang nggak jelas peruntukannya. Penerimaan kerugian negara ini ratusan triliun," beber Rocky Candra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Salah satu modus operandinya, kata Rocky Candra, surveyor berperan melegalkan barang tambang yang sejatinya berasal dari sumber ilegal, seperti hutan lindung atau di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurutnya, dokumen seperti Certificate of Analysis (COA) dan verifikasi sumber barang menjadi jalan yang dimainkan oknum tersebut agar barang haram bisa terlihat sah secara administrasi.

"Otomatis surveyor ini yang melegalkan hasil-hasil tambang yang ilegal itu. Karena dia bisa keluar dari Republik Indonesia. Yang ilegal menjadi legal. Tidak mungkin barang ini bisa keluar kalau tidak ada peran dari surveyor," tegasnya.

Contoh besarnya, Rocky mengatakan kasus yang melibatkan surveyor dalam skandal pertambangan di wilayah konsesi milik BUMN. Diduga, ada keterlibatan surveyor dalam memuluskan penjualan bijih nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian negara mencapai angka fantastis hanya dari satu kasus saja.

"Ini merugikan negara hampir Rp 5,7 triliun. Diduga merugikan negara hampir Rp 5,7 triliun," terang Rocky.

Dengan begitu, pihaknya mendorong Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM untuk segera membentuk tim pengawas khusus dan melakukan audit menyeluruh. Ia meminta agar sanksi berat diberikan kepada perusahaan surveyor yang terbukti menggunakan kekuatan tertentu untuk memanipulasi data demi keuntungan pribadi.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]