BGN Bantah Kabar Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis yang Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut banyak mitra mundur dari program Makan Bergizi Gratis. Salah satu penyebab kabar tersebut adalah sistem pembayaran BGN yang menggunakan mekanisme reimburse.

"Gini, sampai sejauh ini yang sudah menjadi mitra Badan Gizi Nasional tidak ada yang mundur," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin, 3 Februari 2025.  

Dadan menjelaskan mitra yang mundur adalah mereka yang tidak lolos verifikasi dari BGN. Namun, setelah resmi dinyatakan sebagai mitra BGN, tidak ada yang mengundurkan diri.  

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah mitra MBG, yang terdiri dari UMKM di berbagai daerah memilih mundur karena belum menerima pembayaran. Hal ini disebabkan oleh sistem pembayaran dalam program MBG yang menggunakan mekanisme reimburse.  

Namun, Dadan juga memastikan bahwa sistem reimburse untuk pembayaran mitra program MBG tidak berlaku lagi per Februari 2025. BGN telah merancang sistem pembayaran pengganti. "Melalui virtual account dengan metode lumpsum," kata Dadan kepada Tempo saat ditanya mekanisme pengembalian pembayaran atau reimburse pada Rabu, 29 Januari 2025.

Dadan menyatakan para mitra MBG akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu. Kendati begitu, ia belum bisa mengungkap apakah penyaluran biaya operasional MBG akan dibayar langsung sesuai rancangan anggaran per bulan.

Dadan mengklaim mekanisme secara rinci masih dibahas di internal Badan Gizi Nasional. "Sedang kami atur term-nya," kata dia.

BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima program.  

Sebelumnya, Dadan mengungkapkan bahwa akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp 100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025.  

Pada kesempatan itu, Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal Makan Bergizi Gratis. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra Makan Bergizi Gratis. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan.  

Novali Panji dan Dian Rahma Fika berkontribusi pada penulisan artikel ini.