Beli Mobil Rp300 Juta dan Motor Rp20 Juta, Berapa Opsen Pajaknya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepemilikan mobil di tengah-tengah masyarakat Indonesia masih jarang bila dibandingkan negara-negara tetangga yang memiliki kapasitas ekonomi setara, seperti Thailand dan Malaysia.

Mengutip catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAKINDO), rasio kepemilikan mobil baru mencapai 99 mobil per 1.000 orang di tanah air, sedangkan Thailand 275 mobil per 1.000 orang dan Malaysia 400 mobil per 1.000 orang.

Salah satu masalah jarangnya orang Indonesia memiliki mobil disebabkan mahalnya biaya pajak bila dibandingkan negara-negara tetangga itu. Kalangan pabrikan memberikan contoh bahwa pajak mobil LMPV 7-seater seperti Toyota Avanza di Thailand hanya ratusan ribu per bulan.

Sebaliknya, pajak kendaraan di Indonesia bisa mencapai 30x lipat lebih tinggi dibandingkan di Thailand. Pasalnya pajak mobil seperti Toyota Avanza di Indonesia mencapai jutaan rupiah per bulan.

"Saya ngecek sama teman-teman yang punya brand iya pajak tahunannya Rp 150 ribu/tahun yang Setara Avanza lah," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara kepada CNBC Indonesia pada Agustus 2025, dikutip Jumat (5/12/2025).

"Avanza kalau dibuka lagi pajak Rp 5 juta sekian tahun lalu, yang ngomong orang Amerika Serikat dari Otomotif Council bilang ke saya pajak di negara kamu paling tinggi di dunia," tegasnya.

Bukan hanya Thailand, pajak kendaraan di negara tetangga seperti Malaysia juga jauh lebih rendah untuk mobil yang sama sebesar Rp 400 ribu per tahun. Selain itu, pajak 5 tahunan yang ada di Indonesia atau yang dikenal pajak kaleng juga tidak ada di sana, termasuk opsen pajak.

"Malaysia katanya enggak ada, enggak ada pajak 5 tahunan. Opsen juga enggak ada lah," ujar Kukuh.

Terkait opsen pajak, pemerintah Indonesia bahkan baru memberlakukan pada tahun ini. Sesuai dengan amanat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Dikutip dari Modul PDRP: Opsen Pajak Daerah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Opsen itu sendiri ialah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB itu sendiri adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Sementara itu, Tarif Opsen BBNKB juga ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Seperti halnya PKB dan BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan jenis pajak official assessment (penetapan pajaknya oleh Kepala Daerah). Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) PP KUPDRD didasarkan atas nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota.

Perhitungan besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Opsen PKB atau Opsen BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB (66%).

Maka, bila Seorang Wajib Pajak A di Kota X Provinsi Y membeli kendaraan bermotor baru dengan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB Rp300.000.000,00 dan bobot 1 (berdasarkan Permendagri tentang NJKB) bertarif PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi Y masing-masing 1% dan 8%, besarnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima oleh Kota X melalui split payment ke Rekening Kas Umum daerah (RKUD) Kota X sebagau berikut:

a. PKB terutang (Provinsi Y) = Tarif PKB x DPP PKB

=1% x (NJKB x bobot)

=1% x (Rp300.000.000,00 x 1)

= Rp3.000.000,00

Opsen PKB terutang (Kota X) = Tarif Opsen PKB x DPP OpsenPKB

= 66% x PKB Terutang

= 66% x Rp3.000.000,00

= Rp1.980.000,00

Total PKB + Opsen PKB yang dibayarkan WP adalah sebesar Rp4.980.000,00

b. BBNKB terutang (Provinsi Y) = Tarif BBNKB x DPP BBNKB

= 8% x NJKB

= 8% x Rp300.000.000,00

= Rp24.000.000,00

Opsen BBNKB terutang (Kota X)

= Tarif Opsen BBNKB x DPP Opsen BBNKB

= 66% x BBNKB Terutang

= 66% x Rp24.000.000,00

= Rp15.840.000,00

Total BBNKB + Opsen BBNKB yang dibayarkan WP adalah sebesar Rp39.840.000,00

Penting dicatat pula, untuk mengakomodir tarif opsen ini, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pajak kendaraan bermotor ditetapkan maksimal sebesar 1,2% untuk kendaraan pertama dan maksimal 6% untuk pajak progresif. Sedangkan tarif BBNKB paling tinggi sebesar 12%.

Jadi, misalnya Provinsi A sebelumnya menetapkan tarif PKB sebesar 1,75%, di aturan baru harus turun menjadi maksimal 1,2%. Sehingga, diharapkan adanya opsen ini tidak terlalu membebani pemilik kendaraan.

Bagaimana dengan sepeda motor?

Sebagai ilustrasi, untuk kendaraan bermotor seharga Rp20 juta, maka pajak dari kendaraan tersebut sebesar 2% yakni Rp400.000. Dengan demikian, penerapan opsen PKB yang diterapkan yakni Rp500.000 x 66% = Rp264.000. Alhasil, totalnya PKB dan opsen PKB motor senilai Rp 20 juta mencapai Rp 664.000.

Sementara itu, pajak BBNKB, yakni 1% dikalikan Rp 20 juta dan hasilnya Rp 200.000. Kemudian, opsen BBNKB-nya, yakni Rp 200.000 x 66% = Rp 132.000. Total pajak BBNKB dan opsennya mencapai Rp 332.000.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]