Angka Kelahiran Ngedrop, China Bikin Aturan Permudah Nikah Tapi Susah Cerai

Jakarta -

Saat ini China tengah berupaya menyiapkan aturan untuk mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian. Kondisi ini akibat semakin banyak anak muda yang lebih memilih untuk tetap melajang ketika pemerintah berusaha untuk meningkatkan angka kelahiran yang 'ngedrop'.

Kementerian Urusan Sipil setempat merilis rancangan amandemen Peraturan Pendaftaran Pernikahan bulan ini dan menyebutnya sebagai perubahan penting untuk membangun 'keluarga bahagia dan harmonis'. Perubahan ini terbuka untuk masukan publik hingga 11 September.

Dikutip dari SCMP, China tengah mengalami kemerosotan populasi dengan cepat serta menua dengan lebih cepat. Situasi ini membuat Negeri Tirai Bambu harus menghadapi krisis demografi.

Para pembuat kebijakan berjuang mendorong kaum muda untuk menikah dan memiliki anak.

Menurut data resmi, sekitar 3,43 juta orang mendaftar untuk menikah dalam enam bulan pertama di tahun 2024. Jumlah tersebut turun sebanyak 12 persen dari tahun lalu dan menjadi angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Sementara itu, angka kelahiran di China juga mengalami 'anjlok' ke rekor terendah 9,02 juta kelahiran pada tahun 2023 menurut Biro Statistik Nasional.

Berdasarkan rancangan peraturan baru, pasangan nantinya bisa menikah hanya bermodalkan dengan kartu identitas, di mana saja mereka tinggal di negara tersebut. Sebelumnya mereka juga memerlukan pendaftaran rumah tangga resmi dan hanya bisa menikah di tempat mereka mendaftar.

Rancangan aturan baru nantinya juga akan 'mempersulit' perceraian. Aturan tersebut memuat soal masa tunggu selama 30 hari apabila salah satu pihak menarik kembali permohonan mereka. Hal ini hanya berlaku untuk permohonan perceraian yang diajukan di kantor pendaftaran, bukan perceraian melalui gugatan hukum.

Menurut Kementerian, masa tunggu tersebut bertujuan untuk mengurangi 'perceraian impulsif'. Hal tersebut menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat China. Tak sedikit dari netizen di China beranggapan bahwa rancangan revisi undang-undang tersebut dapat memperpanjang pernikahan tidak bahagia dan membatasi kebebasan pribadi.

Juru bicara Kementerian mengatakan revisi aturan tersebut berfokus untuk memudahkan orang menikah, karena banyak orang tidak tinggal di tempat rumah tangga mereka terdaftar. Pihaknya juga menekankan, aturan tersebut tidak akan memengaruhi hak untuk bercerai.

"Mereka masih dapat mengajukan gugatan cerai atau mengajukan gugatan hukum. Jika seseorang merasa terancam oleh pihak lain, mereka dapat mencari bantuan melalui jalur hukum," kata pihak Kementerian.

(avk/naf)